JAKARTA — Dugaan penyalahgunaan sejumlah akses sistem yang diperuntukkan bagi proses registrasi pelanggan atau wisatawan asing pada layanan Smartfren menjadi sorotan.Informasi yang diterima menyebutkan adanya dugaan pemrosesan ribuan IMEI dalam sehari melalui sejumlah akses yang semestinya digunakan sesuai dengan peruntukan dan kewenangan yang diberikan.Salah satu akses yang disebut dalam informasi tersebut adalah VIVA/SFGS Jakarta. Selain itu, terdapat dugaan penggunaan sejumlah akses Smartfren lainnya yang memiliki fungsi serupa.Dalam informasi tersebut, layanan IMEI diduga ditawarkan secara komersial dengan masa berlaku sekitar tiga bulan, dengan tarif sekitar Rp100 ribu per IMEI.Aktivitas tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah seluruh proses dilakukan melalui mekanisme resmi perusahaan atau terdapat penggunaan akses yang tidak sesuai dengan kewenangan.Informasi yang diterima juga menyebutkan adanya dugaan aktivitas dengan volume sangat besar, termasuk klaim pemrosesan hingga ribuan IMEI per hari. Jika benar, kondisi tersebut menjadi penting untuk diperiksa melalui audit sistem guna mengetahui pola aktivitas dan pihak yang memiliki kewenangan terhadap akses tersebut.Pemeriksaan dapat mencakup log aktivitas akun, identitas pemegang akses, waktu dan jumlah transaksi, perangkat yang digunakan, serta alur pembayaran yang berkaitan dengan layanan tersebut.Pihak yang menyampaikan informasi juga mengaku memiliki sejumlah bukti pendukung, termasuk percakapan dan bukti transaksi keuangan. Namun, bukti tersebut tetap perlu diverifikasi keasliannya sebelum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.Sampai berita ini disusun, informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta pelanggaran sebelum dilakukan verifikasi dan investigasi oleh pihak yang berwenang.Pihak Smartfren maupun pihak lain yang disebut memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.Redaksi akan melakukan pembaruan apabila terdapat klarifikasi atau tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait.